Marzuki Sebut Siaran Konvensi Demokrat di TVRI Urusan Negara

0
Jakarta (pemburunews.com) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan menindaklanjuti siaran langsung eksklusif konvensi calon presiden Partai Demokrat di televisi pemerintah, TVRI.


Menanggapi hal itu, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan siaran yang berlangsung selama empat jam di TVRI tersebut tidak melanggar aturan.
"Tidak lah (melanggar). Ini kan urusan publik. Konvensi ini bukan partai, ini urusan negara lho, mencari pemimpin untuk negara," ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu di Kantor Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (16/9/2013) petang.

Marzuki yang juga peserta konvesi calon presiden Partai Demokrat tersebut, malah meminta media agar meliput tayangan tersebut.

"Harusnya justru media itu menginformasikan ke publik. Ini bukan kepentingan partai," tegasnya.

Sebelumnya, acara konvensi calon presiden Partai Demokrat yang disiarkan secara live di televisi pemerintah, TVRI, dikritik anggota DPR.

Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin mengkritisi soal lamanya waktu siaran tersebut. Sebab, menurutnya, TVRI adalah milik rakyat dan ditujukan untuk rakyat, bukan kelompok tertentu.

"Ini kan bukan konteks berita publik. TVRI punya rakyat jadi untuk kepentingan rakyat bukan kelompok tertentu. Kalau itu wajar, maksudnya waktunya, konteksnya dan tidak salahi aturan, wajar. Kalau siaran langsung hingga sekian jam dan mengurangi pemberitaan, itu dipertanyakan," kata Hasanuddin, di DPR, Jakarta, Senin (16/9/2013).

Dia mempertanyakan, apa konteksnya hingga siaran konvensi itu digelar hingga beberapa jam. "Kalau produk itu tidak boleh. Reklame tertentu boleh, yang sifatnya sosial, yang ada edukasinya. Kalau siaran sampai empat jam kan ada kepentingan publik yang dirampas. Karena (konvensi) itu kepentingan tertentu untuk kelompok. Itu tidak adil," jelas Hasanuddin.

Karena itu, Hasanuddin mengatakan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus bisa mengambil sikap. Dia juga akan mempertanyakan siaran ini ke KPI dan pihak TVRI. Sebab, yang seperti ini dirasakan belum pernah terjadi.

"KPI akan kita minta lakukan proses, kemudian kita juga akan minta penjelasan dari Dirut TVRI dan dewan pengawas. Memang tidak ada yang siaran seperti itu. Dan itu tidak pernah," paparnya.
(hol/pur)