Dituduh Terima Suap Rp200 Juta per Bulan agar Tak Kritik Jokowi, HMI akan Lapor Polisi
Ia menegaskan, tudingan tersebut mengada-ada.
"Iya (akan melaporkan). Sesegera mungkin. Ini akan ada pertemuan dengan
ketum-ketua Cipayung," kata Saddam, saat dikonfirmasi, Minggu 18
November 2018.
Saat ditanya apakah telah dibentuk aliansi antarormas mahasiswa yang
disebut madani untuk mendeklarasikan dukungan pada Jokowi bersama, ia
mengaku tak pernah mendengar adanya aliansi tersebut.
Ia menduga karena isu ini, mahasiswa dibiarkan ribut untuk menyibukkan mahasiswa dan upaya mengadu domba mahasiswa.
"Justru, dengan isu tersebut, efeknya adalah mahasiswa tidak fokus dalam membangun dialektika kebangsaan," kata Saddam.
Sebelumnya, sebuah akun Twitter yang menyebut dirinya Ghost Black Cyber
U.S.A @GhostBlackCybe2 dan akun Facebook mantan Anggota Komisi III DPR
Djoko Edhi Abdurrahman menulis tentang organisasi mahasiswa yang
menerima suap dari BIN, agar tidak mengkritisi pemerintahan Jokowi,
setidaknya sampai Oktober 2019.
Dikabarkan Ormas Mahasiswa PB HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM,
Hikmabudhi, KMHDI, masing-masing mendapat Rp200 juta per bulan, Ketua
PB mendapat Rp20 juta per bulan.
Juru bicara Kepala BIN, Wawan Purwanto membantah tudingan tersebut.
Menurutnya, BIN tidak melarang siapapun mengkritisi pemerintah, sebab
kritik dan saran adalah sarana evaluasi untuk kemajuan bangsa. Namun,
kritik harus ada data dan fakta, serta diberikan solusi.(gc/adi)